Istana Soal Survei LSI Denny JA: Penolakan Pilkada Lewat DPRD Bukan Masalah, Pemerintah Hormati Semua Suara

JAKARTA, Framing NewsTV - Istana Kepresidenan menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah menegaskan sikapnya tetap menghormati seluruh pandangan yang berkembang di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Ia menilai hasil survei tersebut tidak perlu dipandang sebagai polemik yang berlebihan.

“Ya kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti kan semua pandangan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Sementara belum, kan gitu,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Menurut Prasetyo, pemerintah tidak merasa terganggu dengan masih kuatnya penolakan publik terhadap wacana pilkada tidak langsung. Ia menegaskan bahwa proses pembahasan mengenai sistem pilkada masih terus berjalan dan belum ada keputusan final yang diambil.

“Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” ucapnya singkat, menandaskan sikap pemerintah yang menunggu dinamika dan mekanisme yang berlaku.

Survei LSI: Mayoritas Publik Menolak Pilkada DPRD

Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei nasional terkait respons masyarakat terhadap usulan pilkada melalui DPRD. Survei ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan tingkat penolakan yang cukup tinggi, terutama dari kelompok pemilih muda.

Dalam survei tersebut, responden diberikan pertanyaan: “Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan wacana pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD?”

Hasilnya, mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan wacana tersebut.

Rincian hasil survei adalah sebagai berikut:

• Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
• Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
• Tidak tahu/tidak menjawab: 5,3%

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menegaskan bahwa angka ini menunjukkan penolakan publik yang signifikan terhadap pilkada melalui DPRD.

“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen responden menolak pilkada DPRD,” kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Penolakan Terkuat Datang dari Gen Z

Menariknya, survei tersebut juga mencatat bahwa kelompok generasi muda, khususnya Gen Z, menjadi kelompok yang paling keras menolak sistem pilkada tidak langsung. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat di kalangan pemilih muda untuk mempertahankan mekanisme pemilihan langsung sebagai bagian dari partisipasi demokrasi.

Meski demikian, Istana menegaskan bahwa seluruh aspirasi publik akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah memastikan tidak akan mengabaikan suara masyarakat dalam menentukan arah sistem demokrasi ke depan. (fntv)

Berbagi :