Wakil Ketua MPR Buka Suara: Pilkada Lewat DPRD Dinilai Solusi Tekan Politik Uang dan Dinasti

JAKARTA, Framing NewsTV - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menilai usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layak dikaji secara serius sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurut Eddy, wacana tersebut masih berada dalam koridor konstitusi dan sejalan dengan nilai Sila Keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

“Memang saya akui, ketika publik sudah diberikan hak untuk memilih secara langsung lalu hak itu diambil, tentu akan muncul berbagai masukan agar hak tersebut tetap melekat pada masyarakat,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Jakarta.

Pilkada Langsung Dinilai Sarat Penyimpangan

Sebagai pimpinan lembaga tinggi negara sekaligus tokoh partai politik, Eddy menyoroti praktik penyelenggaraan pilkada langsung dalam satu dekade terakhir yang dinilainya sarat dengan berbagai persoalan serius.

Ia menyebut praktik politik uang, politik dinasti, hingga politik identitas kerap mewarnai kontestasi pilkada di berbagai daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, justru menjauhkan demokrasi dari nilai-nilai substansial yang seharusnya dijaga.

“Perkembangan pilkada langsung selama ini tidak bisa kita tutup mata, banyak penyimpangan yang terjadi dan itu berdampak langsung pada kualitas demokrasi,” katanya.

Opsi DPRD untuk Perbaiki Kualitas Demokrasi

Atas dasar itu, Eddy menilai opsi mengembalikan mekanisme pilkada melalui DPRD patut dipertimbangkan untuk menekan berbagai penyimpangan tersebut. Ia berharap, melalui mekanisme perwakilan, proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung lebih rasional dan berorientasi pada kualitas kepemimpinan.

Ia juga menilai praktik politik transaksional dalam pilkada telah memberikan dampak buruk terhadap pendidikan politik masyarakat.

“Pendidikan politik menjadi tidak sehat ketika masyarakat disuguhi amplop atau sembako oleh siapa pun yang ingin menjadi kepala daerah,” ujarnya.

Masih Terbuka untuk Dikaji dan Dikritisi

Eddy mengungkapkan bahwa wacana pilkada dipilih DPRD juga telah menjadi bahan diskusi di kalangan anggota legislatif. Pembahasan tersebut, kata dia, dilakukan dalam rangka mencari format terbaik untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kepemimpinan daerah.

Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Bahkan, bagi pihak yang menilai usulan tersebut tidak konstitusional, tersedia jalur hukum yang sah.

“Bagi mereka yang merasa hal ini tidak konstitusional, ada jalurnya untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi,” pungkas Eddy. (fntv)

Berbagi :