PDI Perjuangan Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Minta Elite Politik Fokus Tangani Bencana

JAKARTA, Framing NewsTV - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut disampaikan merespons munculnya dorongan dari sejumlah fraksi di DPR yang mengusulkan perubahan mekanisme pilkada.

Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa posisi partainya tidak pernah berubah terkait sistem pilkada. Menurut dia, PDI Perjuangan secara konsisten mendukung pemilihan langsung sebagai bagian penting dari demokrasi pascareformasi.

“Jadi, kalau ada usul pilkada dipilih DPRD, kami tentu menolak. Sikap kami tidak berubah,” ujar Komarudin Watubun saat dihubungi wartawan, Selasa (23/12/2025).

Jejak Reformasi Tidak Boleh Dihapus

Komar mengingatkan bahwa pada 2014, PDI Perjuangan juga menolak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang saat itu mengatur pilkada dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD. Aturan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Menurut Komar, pemilihan langsung merupakan salah satu capaian penting Reformasi 1998 yang tidak seharusnya dihapus hanya karena perubahan kepentingan politik penguasa.

“Jangan sampai ada gejala-gejala semua jejak reformasi itu dihilangkan lalu kita kembali ke zaman suram masa lalu. Sistem apa pun harus dikaji secara mendalam dan melibatkan publik. Tidak bisa dibuat menurut selera karena sedang berkuasa,” tegasnya.

Ia menambahkan, PDI Perjuangan akan terus berdiri pada kehendak rakyat dan menjaga prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Jamin Hilangkan Politik Uang

Komar juga meragukan anggapan bahwa pilkada melalui DPRD dapat mengurangi praktik politik uang. Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa pemilihan tidak langsung akan membuat ongkos politik menjadi lebih murah.

“Kalau calon-calon diajukan dengan mahar, ya tetap membengkak juga. Siapa yang bisa memastikan anggota DPRD tidak terlibat dalam praktik semacam itu,” ujarnya.

Ia menilai persoalan politik uang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah sistem pemilihan, melainkan memerlukan penegakan hukum dan pengawasan yang serius.

Minta Elite Politik Fokus Tangani Bencana

Di sisi lain, Komar menegaskan bahwa PDI Perjuangan saat ini lebih memprioritaskan penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Sumatra. Fokus tersebut, kata dia, sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Menurut Komar, energi bangsa seharusnya diarahkan pada pemulihan masyarakat terdampak bencana, bukan justru dihabiskan untuk melempar wacana perubahan sistem politik.

“Energi bangsa ini seharusnya fokus pada pemulihan dampak bencana, bukan sibuk mengurus pemilu 2029,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan pemanfaatan hutan, termasuk izin kelapa sawit dan hak pengusahaan hutan (HPH), yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir besar.

“Lebih baik mengevaluasi izin hutan, sawit, dan HPH dengan peristiwa besar hari ini, dibandingkan sibuk mengurusi wacana pemilu,” pungkas Komarudin Watubun. (fntv)

Berbagi :