Purbaya Ngaku Mikirin Setoran Pajak Sampai Susah Tidur, Takut Jadi Sorotan DPR

JAKARTA, Framing NewsTV — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkap tekanan berat yang ia rasakan terkait kinerja penerimaan pajak nasional. Ia mengaku sampai sulit tidur karena memikirkan target setoran pajak yang harus dicapai pemerintah pada 2026, sekaligus khawatir menjadi sasaran kritik keras DPR jika target tersebut kembali meleset.

Purbaya menegaskan pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Salah satu sasaran utama adalah menaikkan tax ratio nasional dari kisaran 9% menjadi 11–12% dalam waktu dekat.

Target Tax Ratio Jadi Fokus Utama Kemenkeu

Dalam berbagai kesempatan, Purbaya menyebut rendahnya tax ratio Indonesia menjadi tantangan besar yang harus segera dibenahi. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, tax ratio merupakan perbandingan antara total penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB).

PDB sendiri mencerminkan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Dengan demikian, tax ratio menjadi indikator penting untuk melihat kemampuan negara menarik pajak dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Purbaya, membaiknya kondisi ekonomi nasional seharusnya diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak dan bea cukai secara signifikan.

“Saya harapkan dengan membaiknya ekonomi, dan ke depan akan lebih baik lagi, kita bisa mengumpulkan pendapatan dari tax maupun bea cukai yang lebih tinggi lagi,” ujar Purbaya dalam acara Pelantikan Pejabat Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Alasan Lama Tak Bisa Lagi Dipakai di Hadapan DPR

Purbaya mengakui bahwa pada tahun sebelumnya ia masih dapat menggunakan perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai alasan atas tidak tercapainya target pajak. Namun, alasan tersebut tidak lagi relevan di tengah proyeksi ekonomi yang semakin positif.

“Kalau kemarin Anda mencapainya di bawah target, saya bisa beralasan di depan DPR karena ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan nggak bisa lagi,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kegagalan mencapai target tax collection di tengah ekonomi yang membaik akan menjadi pukulan serius, baik bagi institusi Kementerian Keuangan maupun dirinya secara pribadi.

“Kalau sampai akhir tahun tax collection kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuh makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi,” sambung Purbaya.

Gagal Capai Target Pajak Disebut Kekalahan Telak

Secara pribadi, Purbaya menyebut kegagalan mencapai target tax ratio sebagai kekalahan besar bagi seorang ekonom yang dipercaya mengelola keuangan negara. Tekanan tersebut bahkan memengaruhi kondisi psikologisnya.

“Saya nggak bisa memberikan argumen yang kuat. Untuk orang seperti saya, orang ekonomi, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Sekarang aja sudah susah tidur,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan besarnya beban tanggung jawab yang ia pikul dalam menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata publik dan lembaga legislatif.

Ditjen Pajak Diminta Bekerja Lebih Keras

Untuk menjawab tantangan tersebut, Purbaya meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan kinerja secara kolektif. Ia menekankan pentingnya sinergi internal guna memperbaiki kinerja keuangan negara secara menyeluruh.

“Teman-teman semua, ke depan kita bersama-sama memperbaiki kinerja pajak, keuangan secara keseluruhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemain-pemain yang mengalahkan kita,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa isu perpajakan telah menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto, sehingga kinerja sektor ini tidak boleh lagi mengecewakan.

Realisasi Pajak 2025 Masih Jauh dari Target

Sebagai gambaran tantangan yang dihadapi, Purbaya membeberkan realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 yang hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun. Angka tersebut setara dengan 87,6% dari target APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun.

Artinya, terdapat shortfall sebesar Rp 271,7 triliun, yang menjadi catatan serius bagi pemerintah.

“Penerimaan pajak hanya Rp 1.917,6 triliun. Ini hanya 87,6% dari APBN,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi Kementerian Keuangan untuk menjadikan perbaikan tax ratio sebagai misi utama pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya. (fntv)

Berbagi :