Kuba di Ambang Kolaps! Blokade Minyak AS Picu Krisis Energi Nasional

JAKARTA, Framing NewsTV — Blokade pengiriman minyak oleh Amerika Serikat (AS) memicu krisis energi paling serius dalam beberapa dekade terakhir di Kuba. Negara kepulauan berpenduduk sekitar 11 juta jiwa itu kini menghadapi pemadaman listrik berjam-jam setiap hari, penjatahan bahan bakar ketat, serta lumpuhnya berbagai aktivitas ekonomi dan sosial akibat kelangkaan energi yang semakin parah.

Krisis ini terjadi di tengah tekanan politik dan ekonomi yang meningkat dari Washington, khususnya sejak pemerintahan Presiden AS Donald Trump memperketat sanksi dan memblokir suplai minyak ke Havana. Situasi tersebut memperburuk kondisi ekonomi Kuba yang sejak lama tertekan oleh embargo AS.

Kehidupan Warga Lumpuh Akibat Pemadaman Listrik

Dampak krisis energi terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kuba. Halte-halte bus tampak kosong karena terbatasnya transportasi umum, sementara banyak keluarga terpaksa kembali menggunakan kayu bakar dan batu bara untuk memasak.

Pemadaman listrik yang nyaris berlangsung sepanjang hari membuat aktivitas rumah tangga, sekolah, hingga layanan publik terganggu. Kondisi ini semakin memperdalam krisis ekonomi yang sudah lama membelit negara tersebut.

Pemerintah Kuba Berlakukan Langkah Darurat Nasional

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel merespons situasi ini dengan memberlakukan pembatasan darurat secara nasional. Kebijakan tersebut mencakup pengurangan jam kerja kantor pemerintah, pembatasan penjualan bahan bakar, serta penyesuaian besar-besaran di sektor transportasi dan pendidikan.

Wakil Perdana Menteri Kuba, Oscar Perez-Oliva Fraga, dalam pidato di televisi pemerintah pada Jumat lalu, menyalahkan kebijakan AS sebagai penyebab utama krisis energi yang terjadi.

“Langkah-langkah darurat ini diambil untuk menjaga fungsi-fungsi penting dan layanan dasar negara sambil mengelola sumber daya bahan bakar yang sangat terbatas,” ujar Perez-Oliva, dikutip dari Al Jazeera.

Ia menegaskan bahwa bahan bakar akan diprioritaskan untuk sektor-sektor vital seperti kesehatan, produksi pangan, dan pertahanan negara.

“Ini adalah peluang dan tantangan yang kami yakin akan kami atasi. Kami tidak akan runtuh,” tegasnya.

Jam Kerja Dipangkas, Pariwisata dan Transportasi Dibatasi

Sebagai bagian dari kebijakan darurat, perusahaan milik negara kini menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan. Transportasi antarprovinsi dikurangi, sejumlah fasilitas pariwisata utama ditutup, jam sekolah dipersingkat, dan kehadiran tatap muka di universitas dibatasi.

Pemerintah juga mengurangi kegiatan budaya dan olahraga, serta mengalihkan sumber daya negara untuk memperkuat sistem peringatan dini dan layanan dasar.

Maskapai Dilarang Isi Bahan Bakar di Kuba

Krisis energi juga berdampak langsung pada sektor penerbangan. Pemerintah Kuba mengumumkan penangguhan penyediaan bahan bakar jet selama satu bulan bagi maskapai penerbangan internasional.

Seorang pejabat yang dikutip kantor berita AFP mengatakan bahwa mulai tengah malam antara Senin dan Selasa, pesawat yang terbang ke dan dari Kuba tidak diperbolehkan mengisi bahan bakar di negara tersebut.

Akibat kebijakan ini, maskapai jarak jauh diwajibkan melakukan pemberhentian tambahan di luar Kuba untuk mengisi bahan bakar. Maskapai Air France mengonfirmasi bahwa penerbangannya akan mengisi bahan bakar di lokasi alternatif di kawasan Karibia.

Mengapa AS Memblokir Minyak ke Kuba?

Selama puluhan tahun, sanksi ekonomi AS telah mengisolasi Kuba dari perdagangan global. Negara itu sangat bergantung pada impor minyak dari sekutu-sekutunya seperti Venezuela, Meksiko, Rusia, dan Aljazair.

Namun, setelah pasukan AS menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro bulan lalu, Washington langsung memblokir pengiriman minyak Venezuela ke Kuba. Langkah ini membuat pasokan energi Havana anjlok drastis.

Trump bahkan menyebut bahwa pemerintah Kuba “siap jatuh”.

“Sepertinya ini adalah sesuatu yang tidak akan mampu bertahan. Ini adalah negara yang gagal,” kata Trump kepada wartawan bulan lalu.

Tekanan Politik dan Isu Perubahan Rezim

Di bawah pemerintahan Trump, kebijakan luar negeri AS difokuskan untuk mendominasi Belahan Bumi Barat. Selain Venezuela dan Kuba, Washington juga menunjukkan sikap agresif terhadap negara-negara lain di kawasan tersebut.

Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyebut Kuba sebagai ancaman keamanan nasional dan memberlakukan tarif bagi negara mana pun yang memasok minyak ke Havana. Tekanan terhadap Meksiko dilaporkan membuat stok minyak Kuba berada di titik terendah sepanjang sejarah.

Meski demikian, pemerintah Kuba membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataan resmi pada 2 Februari, Kementerian Luar Negeri Kuba menyerukan dialog dengan AS.

“Rakyat Kuba dan rakyat Amerika Serikat memperoleh manfaat dari keterlibatan yang konstruktif, kerja sama yang sah, dan hidup berdampingan secara damai,” bunyi pernyataan tersebut.

Peran Marco Rubio dan Lobi Kuba-Amerika

Tujuan Trump di Kuba masih belum sepenuhnya jelas. Namun, sejumlah pejabat AS secara terbuka menyatakan keinginan melihat perubahan pemerintahan di Havana.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang memiliki latar belakang keturunan Kuba, menyatakan dalam sidang Senat bahwa AS ingin melihat rezim di kawasan tersebut berubah.

“Kami ingin melihat rezim di sana berubah,” ujar Rubio.

Jurnalis independen di Havana, Ed Augustin, menilai Rubio memiliki pengaruh besar dalam kebijakan AS terhadap Kuba.

“Lobi Kuba-Amerika adalah salah satu lobi kebijakan luar negeri paling berpengaruh di Amerika Serikat saat ini,” kata Augustin Dilansir Al Jazeera.

Seberapa Lama Kuba Bisa Bertahan?

Data perusahaan analitik Kpler menunjukkan bahwa hingga 30 Januari, cadangan minyak Kuba hanya cukup untuk bertahan sekitar 15 hingga 20 hari dengan tingkat konsumsi saat ini. Kuba membutuhkan sekitar 100.000 barel minyak mentah per hari untuk menopang aktivitas nasional.

Sebelumnya, Meksiko menyuplai hampir 44 persen impor minyak Kuba, diikuti Venezuela 33 persen, Rusia hampir 10 persen, dan sisanya dari Aljazair.

PBB Soroti Dampak Kemanusiaan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan serius terhadap krisis kemanusiaan di Kuba. Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa situasi ini dapat memburuk jika kebutuhan minyak Kuba tidak terpenuhi.

“Sekretaris jenderal sangat prihatin tentang situasi kemanusiaan di Kuba,” ujarnya.

Pejabat PBB di Kuba, Francisco Pichon, menggambarkan kondisi masyarakat yang diliputi ketahanan sekaligus kemarahan dan kekhawatiran.

“Dua tahun terakhir cukup berat. Perubahan mendesak diperlukan untuk mempertahankan Kuba di tengah sanksi ekonomi yang berat,” katanya.

Tim PBB di Havana mencatat bahwa sebagian besar warga Kuba terdampak pemadaman listrik bergilir, dengan jumlah penduduk rentan meningkat signifikan. (fntv)

Sumber: Al Jazeera

Berbagi :