KPK OTT Bupati Pati Sudewo, Diperiksa di Polres Kudus dan Dijadwalkan Dibawa ke Jakarta

JAKARTA, Framing NewsTV — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo. Saat ini, Sudewo tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK di Kepolisian Resor (Polres) Kudus, Jawa Tengah, sebelum dijadwalkan dibawa ke Jakarta pada Selasa, 20 Januari 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Sudewo termasuk pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Pemeriksaan awal dilakukan di Polres Kudus untuk kepentingan penyelidikan dan pengamanan awal sebelum proses lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah SDW (Sudewo). Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Meski membenarkan adanya OTT, KPK belum membeberkan secara rinci perkara yang menjerat Sudewo maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan. Menurut Budi, KPK masih mendalami rangkaian peristiwa dan alat bukti yang dikumpulkan dalam operasi tersebut.

“Nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi pihak-pihak yang diamankan siapa saja, terkait dengan peristiwanya menyoal soal apa itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati,” jelasnya.

Nama Sudewo sebelumnya telah muncul dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. KPK menyebut Sudewo diduga menerima aliran dana komitmen fee terkait proyek tersebut, khususnya untuk wilayah Jawa Tengah.

“Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” kata Budi Prasetyo dalam keterangan pers, Rabu (13/8/2025).

Pada periode tersebut, Sudewo diketahui menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi V untuk masa jabatan 2019–2024, sebelum kemudian terpilih sebagai Bupati Pati.

Selain isu hukum, nama Sudewo juga menjadi sorotan publik akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di Kabupaten Pati. Kebijakan tersebut memicu gelombang unjuk rasa masyarakat pada Agustus 2025 lalu yang berujung ricuh.

Aksi protes tersebut menambah tekanan politik terhadap kepemimpinan Sudewo, di tengah sorotan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.

Hingga kini, KPK masih memiliki waktu untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Sesuai ketentuan, KPK akan menyampaikan perkembangan resmi, termasuk penetapan tersangka dan konstruksi perkara, setelah pemeriksaan awal rampung dan para pihak dibawa ke Jakarta.

Publik pun menantikan langkah lanjutan KPK dalam mengusut kasus ini, mengingat posisi Sudewo sebagai kepala daerah aktif dan figur politik nasional. (fntv)

Berbagi :